Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17:

Informasi yang Dikecualikan:

Setiap Badan Publik harus membuka akses bagi pemohon untuk mendapatkan informasi, kecuali untuk beberapa jenis informasi tertentu yang jika dibuka dapat membahayakan berbagai aspek penting.

Kategori Informasi yang Dikecualikan:

1. Menghambat Penegakan Hukum: Informasi yang jika diungkap dapat menghambat proses hukum, seperti:

   • Mengganggu penyelidikan atau penyidikan tindak pidana.
   • Mengungkap identitas informan, saksi, pelapor, atau korban.
   • Mengungkap data intelijen terkait pencegahan kejahatan transnasional.
   • Membahayakan penegak hukum atau keluarganya.
   • Mengancam keamanan peralatan dan fasilitas penegak hukum.

2. Mengganggu Hak Kekayaan Intelektual dan Persaingan Usaha: Informasi yang dapat merugikan perlindungan hak kekayaan intelektual atau menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat.

3. Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara: Informasi terkait strategi, operasi, taktik, dan intelijen yang berkaitan dengan pertahanan negara, termasuk data militer, perkiraan kemampuan negara lain, serta sistem persandian dan intelijen negara.

4. Mengungkap Kekayaan Alam: Informasi yang dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia, yang jika dipublikasikan dapat membahayakan negara.

5. Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional: Informasi yang dapat berdampak buruk pada stabilitas ekonomi nasional, seperti:

   • Rencana awal terkait mata uang, saham, properti negara.
   • Perubahan kebijakan finansial, seperti nilai tukar dan suku bunga.
   • Proses pengawasan perbankan atau pencetakan uang.

6. Merugikan Hubungan Luar Negeri: Informasi yang dapat membahayakan hubungan internasional, seperti posisi negosiasi negara, korespondensi diplomatik, dan perlindungan infrastruktur strategis di luar negeri.

7. Mengungkap Informasi Pribadi: Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang, seperti:

   • Riwayat keluarga, kesehatan fisik dan psikis.
   • Kondisi keuangan, aset, dan rekening bank.
   • Evaluasi kapabilitas dan intelektualitas individu.
   • Catatan pendidikan formal dan nonformal.

8. Dokumen Internal Badan Publik: Memorandum atau surat antar atau intra badan publik yang bersifat rahasia, kecuali diperintahkan oleh Komisi Informasi atau pengadilan.

9. Informasi yang Tidak Boleh Diungkap Berdasarkan Undang-Undang: Informasi yang secara tegas diatur tidak boleh dibuka oleh ketentuan undang-undang lainnya.