Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 9:

1. Informasi yang Diumumkan Berkala:

   Informasi berkala adalah informasi yang harus dipublikasikan secara rutin dan dalam jangka waktu tertentu.

2. Kewajiban Badan Publik:

   • Ayat (1): Setiap badan publik memiliki kewajiban untuk mengumumkan informasi publik secara berkala.

   • Ayat (2): Informasi yang harus diumumkan oleh badan publik mencakup:

     • a. Informasi mengenai keberadaan dan identitas badan publik tersebut.

     • b. Informasi terkait kegiatan dan kinerja badan publik.

     • c. Informasi tentang laporan keuangan.

     • d. Informasi lain yang diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Frekuensi Pengumuman:

   • Ayat (3): Informasi publik tersebut harus disampaikan minimal setiap enam bulan sekali.

4. Cara Penyebarluasan:

   • Ayat (4): Informasi publik harus disebarkan dengan cara yang mudah diakses dan menggunakan bahasa yang jelas serta mudah dimengerti oleh masyarakat.

   • Ayat (5): Mekanisme penyebarluasan informasi akan diatur oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap badan publik.

5. Petunjuk Pelaksanaan:

   • Ayat (6): Aturan lebih lanjut mengenai kewajiban pengumuman informasi publik secara berkala akan diatur dalam petunjuk teknis yang dibuat oleh Komisi Informasi.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 11:

1. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat:

   Badan Publik wajib selalu menyediakan informasi yang dapat diakses kapan saja oleh masyarakat.

2. Kewajiban Badan Publik:

   • Ayat (1): Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang mencakup:

     • a. Daftar semua informasi yang dikelola, kecuali yang dikecualikan.
     • b. Keputusan yang dibuat oleh badan publik beserta pertimbangan yang mendasarinya.
     • c. Semua kebijakan yang ada dan dokumen pendukungnya.
     • d. Rencana proyek yang mencakup perkiraan anggaran tahunan badan publik.
     • e. Perjanjian yang dibuat antara badan publik dengan pihak ketiga.
     • f. Informasi serta kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
     • g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang terkait dengan layanan masyarakat.
     • h. Laporan tentang layanan akses informasi publik sesuai dengan undang-undang ini.

3. Aksesbilitas Informasi:

   • Ayat (2): Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka untuk masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan atau penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49, dan 50, dianggap sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna.

4. Petunjuk Teknis:

   • Ayat (3): Tata cara pelaksanaan kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi publik yang dapat diakses akan diatur lebih lanjut oleh Komisi Informasi melalui petunjuk teknis.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 10:

1. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta:

   Badan Publik harus segera mengumumkan informasi yang dapat berdampak pada hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

2. Kewajiban Badan Publik:

   • Ayat (1): Badan publik berkewajiban untuk segera mengumumkan informasi yang dapat mengancam kehidupan banyak orang atau mempengaruhi ketertiban umum.

   • Ayat (2): Informasi publik tersebut harus disebarluaskan dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat dan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17:

Informasi yang Dikecualikan:

Setiap Badan Publik harus membuka akses bagi pemohon untuk mendapatkan informasi, kecuali untuk beberapa jenis informasi tertentu yang jika dibuka dapat membahayakan berbagai aspek penting.

Kategori Informasi yang Dikecualikan:

1. Menghambat Penegakan Hukum: Informasi yang jika diungkap dapat menghambat proses hukum, seperti:

   • Mengganggu penyelidikan atau penyidikan tindak pidana.
   • Mengungkap identitas informan, saksi, pelapor, atau korban.
   • Mengungkap data intelijen terkait pencegahan kejahatan transnasional.
   • Membahayakan penegak hukum atau keluarganya.
   • Mengancam keamanan peralatan dan fasilitas penegak hukum.

2. Mengganggu Hak Kekayaan Intelektual dan Persaingan Usaha: Informasi yang dapat merugikan perlindungan hak kekayaan intelektual atau menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat.

3. Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara: Informasi terkait strategi, operasi, taktik, dan intelijen yang berkaitan dengan pertahanan negara, termasuk data militer, perkiraan kemampuan negara lain, serta sistem persandian dan intelijen negara.

4. Mengungkap Kekayaan Alam: Informasi yang dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia, yang jika dipublikasikan dapat membahayakan negara.

5. Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional: Informasi yang dapat berdampak buruk pada stabilitas ekonomi nasional, seperti:

   • Rencana awal terkait mata uang, saham, properti negara.
   • Perubahan kebijakan finansial, seperti nilai tukar dan suku bunga.
   • Proses pengawasan perbankan atau pencetakan uang.

6. Merugikan Hubungan Luar Negeri: Informasi yang dapat membahayakan hubungan internasional, seperti posisi negosiasi negara, korespondensi diplomatik, dan perlindungan infrastruktur strategis di luar negeri.

7. Mengungkap Informasi Pribadi: Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang, seperti:

   • Riwayat keluarga, kesehatan fisik dan psikis.
   • Kondisi keuangan, aset, dan rekening bank.
   • Evaluasi kapabilitas dan intelektualitas individu.
   • Catatan pendidikan formal dan nonformal.

8. Dokumen Internal Badan Publik: Memorandum atau surat antar atau intra badan publik yang bersifat rahasia, kecuali diperintahkan oleh Komisi Informasi atau pengadilan.

9. Informasi yang Tidak Boleh Diungkap Berdasarkan Undang-Undang: Informasi yang secara tegas diatur tidak boleh dibuka oleh ketentuan undang-undang lainnya.